Sejumlah buruh migran indonesia (BMI) melakukan aksi walk-out (meninggalkan ruangan) sa'at berdialog dengan pejabat Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) di Ruang Ramayana, KJRI, Sabtu (25/1/2014).
Dalam siaran persnya, Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI) menyatakan aksi itu dilakukan oleh 10 orang perwakilan sebagai bentuk kemarahan dan kecemasan atas Kedatangan kepala BPN2TKI Jumhur Hidayat ke Hong Kong yang dinilai tidak turut memperbaiki kondisi kerja BMI tetapi semata hanya memanfa'atkan kasus Erwiana untuk mencari lowongan kerja di sektor perawat dan panti jompo.
"Kami merasa sangat malu dengan apa yang Bapak lakukan di Hong Kong. Di sa'at yang lain merasa sangat emphatic dengan apa yang telah terjadi dengan Erwiana, tapi Bapak malah memanfa'atkan Erwiana sebagai alat tawar untuk mencari lapangan pekerja'an!" tutur Sringatin di tengah perdebatan dengan Jumhur.
Dalam dialog itu, Kepala BNP2TKI menjelaskan bahwa kedatangannya bukan hanya untuk menanyakan kesempatan kerja di Hong Kong tersebut. "Anda juga tidak fair (adil) jika melihat kunjungan saya kesini itu hanya dari satu sisi. Anda kan juga tahu, bahkan topik pembicara'an yang pertama ( ketika bertemu Menteri Tenaga Kerja Hong Kong) itu soal Erwiana dan beberapa hal lainnya," ungkap Jumhur.
Sebelum dialog dengan BMI itu, Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat didampingi Deputi Penempatan Agoesdin Subiantoro dan Direktur Penyiapan Pemberangkatan Arifin Purba dan pejabat Indonesia terkait bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja Hong Kong.
Kepada Sringatin dan BMI lainnya dalam dialog di KJRI itu, Jumhur menjelaskan sa'at bertemu Mentri Tenaga Kerja Hong Kong, pihaknya juga membahas insiden BMI Hong Kong yang meninggal dalam kecelaka'an kerja, yakti jatuh dari lantai 27 sa'at membersihkan kaca jendela.
"Saya menanyakan hal itu. Bahkan, saya memberi gambaran, mengapa tidak diberlakukan aturan seperti di Singapura. Di Singapura itu ada regulasi (peraturan) bahwa domestic helper tidak boleh lagi melakukan pekerja'an membersihkan jendela, dan sebagainya. dan itu akhirnya di berlakukan di Singapura, dan sekarang menurun drastis orang yang jatuh dari gedung tinggi. Nah, Menteri Labour Hong Kong mencatat dan mengatakan ini ide bagus dan akan mendalami bagaimana mekanisme untuk memproteksi (pekerja'an rumah tangga) agar tidak jatuh dari jendela dan sebagainya," kata Jumhur.
Menurut penuturan Jumhur, pihaknya membicarakan banyak hal sa'at pertemuan dengan Menteri Tenaga Kerja Hong Kong itu. Termasuk, tentang bagaimana mengatur agen-agen tenaga kerja di Hong Kong.
"Nah, sekarang sudah ada semacam tim khusus antara Kementerian Labour (Tenaga Kerja) Hong Kong dan KJRI yang bertujuan mengendalikan agen-agen yang Anda bilang macam-macam lah," ungkap Jumhur.
"Disamping itu, dalam kesempatan itu kan wajar kalau saya menanyakan soal kesempatan kerja sektor perawat orang jompo. Karena saya mendapat informasi, ada kesempatan bekerja di panti jompo dengan gaji HK$ 9.500. Dan sudah ada asosiasi panti jompo yang meminta TKI untuk bekerja di situ, hanya perlu dilatih bahasa kantonis yang baik," tutur Jumhur.
Jumhur mengatakan hanya menanyakan kepada Menteri Tenaga Kerja Hong Kong apakah informasi tentang kesempatan kerja itu benar atau tidak.
Namun, Sringatin tidak dapat menerima penjelasan Kepala BNP2TKI itu. "Ma'af, Pak, yang kita inginkan Bapak kesini niatnya baik. Kalau Bapak emang ingin merubah, coba tanyakan ke KJRI. Selama ini kita kan sudah sering tanyakan, kapan sih kontrak mandiri di berlakukan? Kenapa tidak mengurangi peran agen dalam mengurusi buruh migrant? Tanyakan kepada Pemerintah Indonesia, Kemenakertrans juga, kenapa sampai sa'at ini kita tidak boleh pindah agen? Padahal Bapak tahu sendiri Erwiana jadi korban karena dia harus bertahan untuk membayar agency selama enam bulan," cecar Sringatin.
Setelah mencecar Jumhur dengan pertanya'an-pertanya'an itu, Sringatin kemudian menyatakan dialog tersebut sudah tidak penting lagi, lalu melakukan aksi walk out yang di ikuti teman-temannya. "Kami menilai pertemuan ini hanya formalitas semata. Jadi kami tidak perlu ada di ruangan ini," tegas Sringatin.
